Putra Nababan Dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang DPR RI (4/9/2025). Foto Tangkapan Layar TVR Parlemen
KALIMANTAN TENGAH, BARITO UTARA, MUARA TEWEH - Anggota DPR RI Putra Nababan ingatkan RRI, TVRI dan Antara agar memberitakan keresahan dan kesulitan masyarakat, bukan hanya memberitakan pernyataan pemerintah atau DPR.
Hal tersebut terungkap pada saat diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dan Direktur Utama RRI, TVRI, Antara dan Kepala BSN yang ditayangkan secara live di TVR Parlemen (4/9/2025).
Lembaga yang mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semestinya menyuarakan suara atau aspirasi rakyat menurut Putra Nababan, anggota DPR RI yang juga dikenal sebagai jurnalis dan pernah menjadi penyiar berita dan pemimpin redaksi Metro TV ini.
"Kaitannya dengan kejadian beberapa hari terakhir ini," kata Putra Nababan mengingatkan demonstrasi diberbagai daerah beberapa hari yang lalu.
Hal inilah yang menjadikan saluran suara rakyat tersumbat, ujar Putra, sehingga masyarakat lebih memilih menyuarakan keluhannya melalui media sosialnya sendiri.
Media tadi, Kata Putra Nababan seharusnya ingat, lembaga mereka dibiayai dari pajak rakyat maka sudah seharusnya menyuarakan suara rakyat.
"Kalau mahasiswa mengkritik Pemerintah gak mungkin masuk RRI sama TVRI, ngak ada kok, coba buka aja. Kok takut bener," ujarnya.
Bagi Putra Nababan memberitakan suara rakyat atau mahsiswa sebenarnya tidak menjadi masalah asalkan dalam pemberitaan diberikan konteks.
Terpisah seorang warga Barito Utara sekaligus pemerhati media sebut saja Ali mengaku sangat setuju terhadap pernyataan Putra Nababan.
"Ini hendaknya diterapkan pula pada media yang menjalin kontrak dengan Pemkab di daerah agar mereka juga memberitakan suara masyarakat atau kritik. Jangan seperti humas atau buzzer. Kritik yang membangun dan tidak serampangan sebenarnya dapat memajukan," pungkasnya.
